PUTUSSIBAU, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu memberikan sejumlah masukan kepada jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu dalam kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2027 yang digelar di Putussibau, Selasa (10/2/2026).

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Abdul Hamid, menyoroti kondisi efisiensi anggaran pemerintah yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2027.

Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program pembangunan daerah.

“Efisiensi anggaran Pemerintah ini masih berlangsung sampai tahun 2027. Jadi kita harus menyikapi kondisi ini dengan bijak,” ujar Abdul Hamid.

Menurutnya, dalam situasi keuangan daerah yang terbatas, pemerintah tidak perlu merancang program yang terlalu besar dan sulit direalisasikan. Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan tetap rasional dan sesuai dengan kemampuan anggaran.

“Buat program yang realistis aja karena anggaran terbatas, gak perlu program yang tingkat dewa,” tegasnya.

Hamid menilai, perencanaan yang realistis justru akan lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat dibandingkan program ambisius yang berisiko tidak terlaksana secara optimal.

Selain menekankan efisiensi dan rasionalitas program, Hamid juga mendorong adanya upaya bersama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam menggali potensi daerah demi memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kapuas Hulu.

“Kita perlu upaya bersama agar pendapatan daerah ini bisa meningkat. Jangan hanya bergantung pada transfer pusat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah lebih aktif melibatkan Non Government Organization (NGO) dalam mendukung program pembangunan daerah.

Menurutnya, keberadaan NGO dapat menjadi mitra strategis, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

“Pembangunan di daerah ini perlu juga dukungan NGO karena anggaran mereka tidak kena efisiensi,” ungkap Hamid.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan NGO diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program-program prioritas, khususnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Kegiatan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 tersebut menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini bertujuan menyerap saran dan masukan dari berbagai pihak sebelum dokumen RKPD ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2027 mendatang. (sap)